Forum tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wali Kota Jambi, Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Dwi Satrio Annurogo, Senior Manager Regional 1B Pupuk Indonesia Ikdul Jumai, Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan Bona Kusuma, serta Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi Rusmudar.
Dalam rembuk tani tersebut, para petani diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi terkait distribusi pupuk, validitas data penerima subsidi, hingga kebutuhan pengembangan komoditas pertanian di daerah.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan, pemerintah saat ini terus melakukan penyederhanaan kebijakan pupuk agar penyaluran kepada petani lebih mudah dan tepat sasaran.
“Kalau sebelumnya banyak tahapan kebijakan, sekarang disederhanakan. Melalui sistem e-RDKK, kebutuhan pupuk dihimpun langsung dari kelompok tani, lalu Kementerian Pertanian menginstruksikan PT Pupuk Indonesia untuk mendistribusikannya ke seluruh wilayah,” ujar Viva Yoga.
Ia menjelaskan, pemerintah tetap membagi pupuk dalam dua kategori, yakni subsidi dan non-subsidi. Untuk pupuk subsidi seperti Urea dan NPK, diprioritaskan guna mendukung program swasembada pangan nasional.
“Petani adalah ujung tombak swasembada pangan. Pemerintah hadir memastikan kesejahteraan petani meningkat, baik dari sisi pendapatan maupun kualitas hidup,” katanya.
Viva Yoga juga menekankan bahwa forum rembuk tani menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi petani di lapangan.
“Kami ingin mendengar langsung aspirasi petani, bukan hanya soal pupuk, tetapi juga persoalan lain di sektor pertanian. Pemerintah harus dekat dan menyatu dengan rakyat,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan sektor pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan nasional, baik protein nabati maupun hewani.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman yang mewakili Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa persoalan pupuk masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Masalah yang dihadapi mulai dari produksi, keterbatasan akses ke lokasi pertanian, distribusi, hingga validitas data penerima pupuk subsidi. Rembuk tani ini menjadi ruang dialog yang terbuka dan solutif antara pemerintah dan petani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029.
“Kinerja sektor pertanian Jambi cukup baik. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2026 mencapai 178,39 atau naik 1,11 persen dibanding Februari 2026. Sementara NTUP mencapai 184,26 atau naik 1,01 persen,” jelas Sudirman.
Pemerintah Provinsi Jambi juga berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan sarana usaha tani untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam sesi dialog, para petani turut menyoroti terbatasnya komoditas yang masuk dalam kategori penerima pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Dwi Satrio Annurogo menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan terbaru, pupuk subsidi saat ini diprioritaskan untuk 10 komoditas strategis, yakni padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat, dan kakao.
“Jenis pupuk subsidi yang diberikan berupa Urea dan NPK, termasuk pupuk organik di beberapa daerah, dengan sasaran petani yang memiliki lahan maksimal dua hektare,” jelas Dwi.
Meski demikian, pihaknya mengaku tengah mengupayakan penambahan kapasitas produksi agar komoditas lain juga dapat memperoleh akses pupuk subsidi.
“Kami sedang menggodok penambahan kapasitas pabrik. Mudah-mudahan melalui pengembangan tersebut, komoditas lain nantinya juga bisa diakomodir sebagai penerima pupuk subsidi,” pungkasnya.
[1/5 10.36] atrizam477: Gubernur Al Haris: Pengusaha dan Pekerja, Satu Kesatuan yang Tak Bisa Dipisahkan
Jambi - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, mengemukakan, pengusaha dan pekerja merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan roda produksi dan mencapai target perusahaan, sementara pekerja membutuhkan pengusaha untuk lapangan kerja dan upah. Keduanya terhubung dalam ekosistem simbiosis mutualisme—saling membutuhkan dan saling berkontribusi untuk keberlangsungan usaha dan kesejahteraan bersama. Pernyataan tersebut dikemukakannya saat menghadiri Peringatan Hari Buruh Tahun 2026 Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja, bertempat di Lapangan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kamis (30/04/2026) pagi.
Adapun Tema Hari Buruh Tahun 2026 ini adalah "Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja".
Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan, pada saat ini Gini Ratio Provinsi Jambi sudah semakin baik, yaitu di atas angka 2,91. Ini artinya ketimpangan dan kesenjangan penghasilan di Provinsi Jambi sudah semakin berkurang dan semakin ada perbaikan, kalau dibanding dengan Sumsel masih diatas Provinsi Jambi kesenjagannya. "Di Sumatera yang diatas provinsi Gini Ratio-nya diatas 3 Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Jambi, Sumsel mendekati angka 3, Riau mendekati angka 3,04, Kepri yang luar biasa investasi cukup tinggi kesenjangan 3,85, dan Bengkulu 3,39. Artinya kesenjangan di Jambi sudah cukup baik," ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan bahwa pentingnya hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, perusahaan dan pekerja itu seperti satu rumah besar, harus saling mendukung. Perusahaan bisa untung, pekerja juga harus sejahtera. Di situlah keberlangsungan akan tercipta. "Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh buruh di Provinsi Jambi di semua sektor industri dan bidang pekerjaan, atas kontribusinya bagi pembangunan daerah. Mungkin bagi saudara saudari sekalian, bekerja adalah bagian dari kehidupan, membuat diri pribadi dan keluarga sejahtera, namun apa yang saudara saudari lakukan adalah juga bagian pembangunan, produktivitas dan inovasi yang saudara saudari lakukan berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi daerah dalam rangka perwujudan kemakmuran bersama," jelas Gubernur Al Haris.
Dikatakan Gubernur Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Peningkatan di Provinsi Jambi yang terus meningkat setiap tahun menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja/buruh. "Penetapan Upah Minimum Provinsi tersebut berdasarkan Kajian Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jambi, selain itu, kami mendorong perusahaan agar memberikan perhatian yang sesuai pada tenaga kerjanya dengan mengikutsertakan dalam kepesertaan BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyinggung terkait upah pekerja paruh waktu yang masih rendah. Menurutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya memberikan perlindungan, salah satunya melalui program asuransi bagi pekerja rentan yang telah menjangkau sekitar 120 ribu orang setiap tahun. “Ke depan akan kita tingkatkan lagi. Kita ingin pekerja merasa aman, ada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan," ungkapnya.
Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan bantuan 200 paket sembako kepada pekerja, santunan 150 amplop bagi anak yatim,
Sementara itu, Wakil Ketua Tripartit Provinsi Jambi yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. “Tahun ini kami mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”. Kegiatannya meliputi bakti sosial, pembagian sembako, santunan anak yatim, hingga donor darah,” jelasnya.
Akhmad Bestari juga menyampaikan bahwa rangkaian peringatan May Day akan berlanjut pada 1 Mei 2026 dengan berbagai kegiatan yang digelar oleh serikat pekerja, perusahaan, hingga elemen mahasiswa di sejumlah titik di Jambi.(*)
0 Komentar