Sikap tersebut terlihat jelas saat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, berhadapan dengan mahasiswa dari gerakan “Jambi Melawan”. Alih‑alih menyambut aspirasi dengan sikap terbuka dan bijaksana selayaknya pejabat publik, ia justru melontarkan kalimat bernada tinggi “Apo Selero” atau “apa maunya kalian”. Kalimat ini dinilai bukan sekadar ucapan kasar, melainkan cerminan sikap yang menolak kritik dan mengabaikan hak demokrasi rakyat untuk menyampaikan pendapat. Pimpinan dewan seolah menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan rakyat.
Ketua Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK), Rio Jodiansyah, mengecam keras perilaku tersebut. Menurutnya, kejadian itu membuktikan bahwa para pimpinan legislatif telah lupa akan posisi dan tugas utamanya.
“Sikap merendahkan yang ditunjukkan pimpinan DPRD saat bertemu mahasiswa menunjukkan mereka tidak paham peran. Mereka bukan raja, melainkan pelayan rakyat yang bekerja atas amanah masyarakat,” tegas Rio, Jumat (26/6/2026).
Ia juga menyoroti ketimpangan sikap yang sangat mencolok. Pimpinan DPRD dinilai sangat sigap bahkan menyatakan siap “pasang badan” bagi kelompok tertentu yang dianggap sekutu politik. Sebaliknya, terhadap mahasiswa dan masyarakat umum yang menyampaikan kritik, mereka bersikap acuh, menutup pintu komunikasi, dan menganggap suara rakyat tidak penting.
“Sangat ironis. Jika DPRD hanya melayani selera kelompok tertentu dan membedakan perlakuan sesuai kepentingan, maka lembaga ini sudah tidak layak lagi disebut perwakilan seluruh rakyat Jambi,” ujarnya tegas.
Perbedaan perlakuan itu tampak nyata pada dua kelompok massa aksi:
✅ Kelompok MBG: Mendapat sambutan istimewa, fasilitas layak, dan pernyataan terbuka dari Wakil Pimpinan DPRD untuk membela kepentingan mereka. Hal ini memperkuat dugaan bahwa lembaga legislatif telah dikuasai kepentingan kelompok tertentu.
❌ Mahasiswa dan Masyarakat Umum: Dianggap sebagai pihak yang mengganggu, kedatangan diabaikan, aspirasi tidak ditindaklanjuti, dan pintu pertemuan kerap tertutup rapat.
Perubahan sikap yang drastis ini dinilai sebagai bukti hancurnya integritas lembaga. DPRD Provinsi Jambi kini dianggap tidak lagi mengabdi pada kepentingan publik, melainkan menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok.
Rakyat Jambi kini menanti kepastian: apakah masih ada kemauan untuk memperbaiki diri dan mengembalikan fungsi DPRD sebagai rumah aspirasi rakyat, atau lembaga ini harus dibenahi secara menyeluruh karena telah mengkhianati amanah yang diberikan?
Reporter; Merick
0 Komentar