Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial AWaSI Jambi terhadap kondisi lalu lintas yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tingginya aktivitas angkutan batu bara yang melintas di jalur tersebut.
Dalam aksi di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, massa AWaSI Jambi menyampaikan orasi serta sejumlah tuntutan terkait penanganan kemacetan. Rombongan diterima oleh Kabid Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faisal.
Kemacetan yang terjadi dinilai bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Aktivitas masyarakat, perjalanan menuju tempat kerja, distribusi barang, hingga pelayanan publik dapat ikut terdampak ketika arus lalu lintas mengalami kepadatan dalam waktu yang panjang.
AWaSI Jambi meminta instansi terkait mengambil langkah konkret agar persoalan kemacetan dapat segera diatasi, sehingga aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
Setelah dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, rombongan AWaSI Jambi mendatangi Ditlantas Polda Jambi. Rombongan diterima oleh Wadir Lantas Polda Jambi AKBP Heri Supriawan, S.I.K., beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, AWaSI Jambi menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kemacetan yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
AWaSI berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara bersama-sama oleh instansi terkait, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas angkutan batu bara, sehingga keberadaan aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.
Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, S.P., mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung pembangunan dan aktivitas perekonomian daerah, termasuk potensi batu bara yang dimiliki Provinsi Jambi.
Namun, menurut Erfan, pembangunan dan aktivitas ekonomi tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“AWaSI Jambi mendukung pembangunan dan potensi batu bara yang ada di Provinsi Jambi. Namun, dampak buruk yang ditimbulkan harus dapat diatasi dengan baik. Salah satunya persoalan kemacetan yang sangat mengganggu masyarakat,” ujar Erfan.
Erfan menegaskan, AWaSI Jambi tidak mempersoalkan aktivitas ekonomi selama berjalan sesuai aturan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
"Yang kami dorong adalah bagaimana pemerintah dan aparat terkait dapat mencari solusi bersama. Jangan sampai aktivitas angkutan batu bara justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Batanghari dan Muaro Jambi,” katanya.
Menurutnya, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan efektif.
AWaSI Jambi berharap hasil penyampaian aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan langkah nyata, sehingga kemacetan di kawasan Panerokan, Bajubang dan sejumlah titik lainnya dapat diminimalisir serta masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. (Red).
0 Komentar